|
Selamat Datang, Register | Login
Home » Edupedia » Menata Kekurangan Beban Mengajar

Menata Kekurangan Beban Mengajar

Rabu, 8 Mei 2013 11:55:47  •  Oleh : redaksi  •    Dibaca : 388
Menata Kekurangan Beban Mengajar

Penataan guru PNS merupakan upaya optimalisasi pemberdayaan guru PNS untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka perminggu. Guru yang diprioritaskan untuk melaksanakan tugas minimum 24 jam tatap muka dan maksimum 40 jam tatap muka perminggu didasarkan pada kriteria sebagai berikut sesuai dengan bobot penilaian dari nilai tertinggi: (1) guru bersertifikat pendidik; (2) masa kerja tertinggi sebagai guru; (3) pangkat dan golongan tertinggi; (4) guru yang mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya; (5) perolehan angka kredit tertinggi; (6) tugas tambahan, dan; (7) prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat).

Penataan guru merupakan bentuk penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh instansi terkait dengan tahapan sebagai berikut.

 

Sekolah/Madrasah:

a) melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.

b) melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru.

c) menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru.

d) melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru.

e) melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan dengan ketentuan: (1). untuk tingkat TK dan SD kepada UPTD pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota; (2). untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK kepada dinas pendidikan kabupaten/kota; (3). untuk tingkat pendidikan luar biasa (PLB) atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan dinas pendidikan provinsi kepada dinas pendidikan provinsi.

 

UPTD Pendidikan Kecamatan

a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD di kecamatan bersangkutan;

b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepala TK dan SDdi kecamatan bersangkutan;

c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPTD pendidikan kecamatan yang bersangkutan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

 

Dinas Pendidikan

a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dari seluruh UPTD pendidikan kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan

b. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan di kabupaten/kota bersangkutan;

c. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPTD pendidikan kecamatan dan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK di kabupaten/kota bersangkutan;

d. sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya;

e. menyampaikan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud huruf d sebagai bahan informasi kepada pemerintah provinsi paling lambat bulan Februari tahun berjalan;

f. sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi/memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dengan mengacu pada ketentuan pada huruf a dan b di atas;

g. membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

 

Apabila masih terdapat guru PNS yang belum memenuhi kewajiban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal), maka satuan pendidikan dimaksud dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.

 

Dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara:

a. Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar

Menata/merencanakan kembali jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan mengacu pada Pasal 17 PP. No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berisi mengenai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya dan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses yang mengatur jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut: (a) SD : minimal 20 maksimal 28 peserta didik/kelas; (b) SMP : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas; (c) SMA : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas; (d) SMK : minimal 15 maksimal 32 peserta didik/kelas

b. Meningkatkan daya tampung sekolah

Dengan bertambahnya jumlah peserta didik akan meningkatkan jumlah rombongan belajar dan jam tatap muka per minggu.

 

Menata guru yang belum mengajar untuk mengajar pada sekolah lain

Wajib mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain baik negeri maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada kabupaten/kota tempat sekolah tersebut berada atau kabupaten/kota lain. Sebagai contoh, (1) guru Bahasa Inggris di suatu SMK dapat mengajar Bahasa Inggris di SMP, SMA atau SMK lain, (2) Guru Produktif SMK dapat mengajar keterampilan atau muatan local yang relevan dengan bidangnya di SMP atau SMA Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dengan mengajar di sekolah lain dapat dilaksanakan dengan ketentuan guru yang bersangkutan mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada sekolah satuan administrasi pangkalnya. Kepala sekolah yang tidak memungkinkan untuk mengajar di satuan administrasi pangkalnya, karena tidak ada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dapat memenuhi kewajiban tatap muka di sekolah lain sesuai dengan bidangnya atau sertifikat yang dimilikinya.

 

Ekuivalensi kegiatan

Ekuivalensi jam tatap muka dapat menjadi solusi pemenuhan beban kerja tatap muka bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan pendidikan di suatu kabupaten/kota karena alasan akses dan waktu tidak dapat mengajar pada sekolah lain. Usulan ekuivalensi tersebut harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang dibuat oleh kepala sekolah satuan administrasi pangkalnya dan disahkan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota tempat sekolah berada. Untuk sekolah luar biasa pengesahannya dilakukan oleh kepala dinas pendidikan provinsi.

Bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan pendidikan di suatu kabupaten/kota karena alasan akses dan waktu, tidak dapat mengajar pada sekolah lain, ekuivalensi kegiatan untuk pemenuhan beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sesuai yang tercantum dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2009 sebagaimana yang diubah menjadi Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan beserta pedoman pelaksanaannya.(*) sumber; kemdikbud (diolah)

Baca "Edupedia" Lainnya

Komentar Anda