|
Selamat Datang, Register | Login
Home » Wacana » Suara dan Tuntutan PGRI Hasil Konggres ke XXI

Suara dan Tuntutan PGRI Hasil Konggres ke XXI

Rabu, 17 Juli 2013 12:24:03  •  Oleh : redaksi  •    Dibaca : 510
Suara dan Tuntutan PGRI Hasil Konggres ke XXI

Catatan Eko Purwanto

Ketua PGRI Cabang Kasembon Kab. Malang


Konggres PGRI ke XXI dan Konggres Guru Indonesia Th 2013 yang berlangsung tanggal, 1 – 5 Juli 2013  telah usai digelar. Berbagai poin hasil konggres terlahir,  salah satunya adalah terpilihnya Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) periode 2013 – 2018. Kecuali itu, salah satu hasil konggres yang sama pentingnya untuk segera diketahui oleh anggota PGRI di seluruh pelosok tanah air adalah pernyataan sikap PGRI, yang mengangkat tiga hal penting yaitu tentang (1). Politik Nasional, (2). Pendidikan Nasional dan, (3) .Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Secara subtansial, pernyataan PGRI pasca konggres ke XXI menegaskan bahwa PGRI menilai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional selama ini belum berhasil menghantarkan bangsa ini pada cita-citanya. Pro-kontra tentang Kurikulum 2013 dan kisruh penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2013 adalah bukti yang menunjukkan bahwa implementasi pendidikan di tanah air memang
bermasalah.

Sebelumnya, disaksikan pula bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) berkali-kali membatalkan Undang-Undang APBN, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), dan Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi pemerintah terkait UN.

Pendidikan nasional bergerak sepertinya tanpa arah dan kadang dikendalikan oleh pihak-pihak yang tanggung jawab dan kapabilitas tidak memadai, sehingga memunculkan berbagai anomali yang tidak diharapkan. Semua ini semakin meyakinkan kita bahwa sistem pendidikan memerlukan perombakan total, fundamental, dan gradual.

PGRI sebagai sebuah organisasi profesi guru, senantiasa berjuang memajukan pendidikan. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan didorong oleh keinginan luhur untuk ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pengkajian aspirasi dan inspirasi yang berkembang dalam dinamika Kongres XXI PGRI tanggal 1 s.d. 5 Juli 2013 di Jakarta, Sikap kritis PGRI terhadap persoalan pendidikan di tanah air tertuju kepada: pertama, politik Nasional. PGRI Menyerukan kepada segenap anggota PGRI seluruh tanah air agar pada setiap Pemilu senantiasa menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD), serta calon Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota yang peduli pada pendidikan.

Kedua, PGRI mendesak pemerintah khususnya penegak hukum agar meningkatkan penegakan hukum yang berazaskan keadilan. Ketiga, PGRI prihatin terhadap merajalelanya korupsi yang terjadi di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. PGRI memberi dorongan kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Keempat, PGRI menyesalkan perlakuan aparat di daerah yang melakukan pergantian dan mutasi terhadap pejabat terutama guru pasca pemilukada yang bernuansa politis. Kelima, mendesak Pemerintah, khususnya Kemendikbud dan Kemenag, untuk melaksanakan politik anggaran yang efektif dan efisien, sehingga berdampak langsung meningkatkan mutu pendidikan. Dalam persoalan, Pendidikan Nasional, PGRI menuntutt: (1). Mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk mengkaji ulang sistem Ujian Nasional (UN) dan merumuskan kembali model evaluasi hasil belajar dalam rangka pengendalian mutu seperti ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, PGRI prihatin terhadap persiapan dan impelemntasi kurikulum 2013 yang nampak tergesa-gesa dan kurang maksimal. Oleh karena itu, PGRI mendesak pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi/uji coba kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014. (3). Mendesak pemerintah, khususnya Kemendikbud, untuk mengkaji ulang
sistem penerimaan siswa dan mahasiswa baru dengan merumuskan kembali
sistem seleksi yang adil, transparan, dan akuntabel. (4). Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa negara membentuk satu sistem pendidikan nasional dan pendidikan merupakan alat pemersatu bangsa, PGRI mendesak kepada pemerintah dan DPR RI agar pendidikan menjadi urusan provinsi atau pemerintah pusat. (5). Mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Otonomi Daerah. (6) Melalui Kongres XXI, PGRI PGRI mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi profesi di bidang pendidikan seperti yang dituangkan dalam Pasal 3 Anggaran
Dasar PGRI, sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen. Selanjutnya PGRI mendesak pemerintah untuk memberikan pengakuan
secara formal sebagai organisasi profesi.

Ketiga, Dalam skop pendidik dan tenaga kependidikan, PGRI  menuntut: (1) pemerintah agar melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan program peningkatan kualitas guru sebagai fokus utama melalui manajemen yang profesional dan bertanggung jawab. (2).  Mendesak pemerintah agar guru dikembalikan pengelolaannya dalam satu unit utama sehingga memudahkan pengurusan secara keseluruhan. (3). Sesuai dengan UU. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa sertifikasi guru dan dosen dalam jabatan pada 30 Desember 2005 selesai pada tahun 2015. PGRI mendesak kepada pemerintah untuk benar-benar menyelesaikan sertifikasi tersebut. (4). Mendesak pemerintah untuk benar-benar memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan melalui pendistribusian dan pengangkatan yang tepat pada setiap satuan pendidikan serta memprioritaskan guru dan tenaga kependidikan non PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, tanpa memandang persentase APBD (5). Mendesak pemerintah agar standar pelayanan minimal segera dipenuhi, termasuk setiap SD/MI ada tenaga administrasi sekolah, pustakawan, laboran, baik PNS maupun non PNS. (6). Mendesak pemerintah segera mencabut Kepres No. 42 tahun 2002 pasal 8 ayat 10 yang menyebutkan: Perbantuan PNS untuk tugas-tugas di luar pemerintah dengan membebani APBN tidak diperkenankan kecuali ijin Menpan dan Menkeu yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut.

Demikianlah pernyataan ini disampaikan agar menjadi perhatian serta
dapat diwujudkan oleh pihak-pihak terkait. Semoga Tuhan Yang maha Esa,
memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Amin

Baca "Wacana" Lainnya

Komentar Anda